Pemkab Tanjab Timur Terima Penghargaan Kabupaten LATP Tahun 2019 dari Kementerian PPPA RI

MAKASAR, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menorehkan prestasinya dikancah nasional diusia memasuki dua puluh tahun pada Oktober 2019 nanti. Kali ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipimpin Bupati H. Romi Hariyanto, SE dan Wakil Bupati H. Robby Nahliansyah menerima penghargaan dan dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2019 dari Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA ) RI Prof. DR. Yohana Susana Yembise, DIP, APLING, MA, di Ballroom Four Point Hotel Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ( Selasa 23 Juli 2019 ) sebagai kado istimewa ulang tahunnya. Pemberian penghargaan tersebut berdasarkan penilaian Kementerian PPPA RI, bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berhasil sebagai Kabupaten yang pemerintahnya terbukti komit pada perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sapril, S.IP. dengan didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Ridwan, S.IP. saat dikonfirmasi beritajambi.co usai menerima piagam yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. DR. Yohana Susana Yembise, DIP, APLING, MA, beliau mengatakan bahwa Komitmen kepedulian itu dibuktikan dalam bentuk program kegiatan pada sejumlah OPD yang mengakomodir kepentingan anak secara serius. " Semua berperan, baik lintas sektoral, partisipasi masyarakat, andil dunia usaha, maupun DPRD sebagai mitra pemerintah ". Sekda Sapril yang saat ini masih berada di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sepulangnya nanti ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, akan langsung melakukan action untuk memastikan bahwa setiap Desa, Kelurahan, dan Kecamatan akan berupaya secara sistematis menjadi wilayah yang layak anak.  “ Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan segera untuk menindak lanjuti perintah Pak Bupati agar Kabupaten Tanjung Jabung Timur layak anak sekaligus ramah disabilitas. Kita akan mulai dari hal - hal nyata yang dalam waktu kedepan ini berjalan. Tinggal singkronisasi ". Ujar Sekda Sapril. Senada dengan Kepala Dinas Sosial, PPPA  (Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Ridwan, S. IP mengucapkan syukur atas prestasi nasional yang telah diraih. Beliau akan bekerja keras dan berupaya untuk mendorong program Merakyat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana salah satunya mensejahterakan rakyat. " Alhamdulillaah, Kabupaten kita kembali menorehkan kembali prestasi yang gemilang dikancah nasional. Hal ini patut kita syukuri bersama. Insya Allaah kedepannya Kita berharap kategori KLA Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat lebih meningkat ke jenjang MADYA, NINDYA, dan UTAMA. KLA ini sendiri sebagai wujud keseriusan dan kepedulian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis perlindungan dan hak anak. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dan peran aktif dari OPD, Lintas Sektoral, kecamatan, Desa, Kelurahan, DPRD, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut ". Ucap Ridwan, S.IP.

Sementara itu, menanggapi keberhasilan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Kabupaten Layak Anak, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur H. Romi Hariyanto, SE saat ditemui beritajambi.co diruang kerjanya ( Rabu 24 Juli 2019 ), beliau mengaku bangga sekaligus merasa tertantang untuk mengejar prestasi yang lebih tinggi lagi. Karena itu, dia akan perintahkan agar kategori Pratama yang diraih segera ditingkatkan menjadi Madya, Anindya, Utama, bahkan KLA Mutlak.

 “ Prestasi itu pemicu saja, prinsipnya apapun yang kita lakukan ke depan harus menyertakan orientasi kepentingan anak. Bahkan saya juga secara khusus sudah mengarahkan agar apapun yang kita bangun harus mengakomodir kepentingan saudara - saudara penyandang disabilitas ". Ujar Bupati Romi.

Bupati Romi juga mengungkapkan, untuk peningkatan kategori dari pratama ke Madya, Nindya, Utama, dan KLA mutlak, memang diperlukan peran aktif OPD terkait. Peran aktif itu harus dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah ( RAD ). Misalnya bagaimana Dinas Pendidikan segera memastikan terselenggaranya sekolah ramah anak yang dimulai TK hingga SMA. Lalu Dinas Kesehatan bertugas memastikan bahwa Puskesmas di semua Kecamatan juga ramah anak.

" Begitu pula taman maupun fasilitas umum lainnya. Di setiap sekolah dihadirkan zona selamat sekolah, bahkan tempat ibadah pun harus ramah anak ". Terang Bupati Romi